DPRD Riau minta pemprov gandeng profesional kelola aset terbengkalai
Kamis,pembukaan sidney martabetoto 7 November 2024 20:07 WIB
Kondisi pembangunan Pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru yang sudah mangkrak selama satu dekade. ANTARA/Reza Fahlepi/23
Kalau bukan lembaga kompeten yang mengurus aset ini maka akan jadi sarang hantu. Sudah banyak itu contohnya, Pasar Cik Puan, Stadion Utama Riau, venue kolam renang eks Pekan Olahraga Nasional sudah jadi kolam lele itu, mau diapakan? Kalau daerah tida
Pekanbaru, (ANTARA) - Komisi III DPRD Riau meminta pemerintah provinsi menggandeng pihak ketiga atau rekanan profesional untuk mengelola aset-aset yang bermasalah dan terbengkalai agar bisa dimanfaatkan dengan baik jika memang tak ada anggaran untuk merawatnya
"Kalau bukan lembaga kompeten yang mengurus aset ini maka akan jadi sarang hantu. Sudah banyak itu contohnya, Pasar Cik Puan, Stadion Utama Riau, venue kolam renang eks Pekan Olahraga Nasional sudah jadi kolam lele itu, mau diapakan? Kalau daerah tidak mampu, serahkan ke pihak ketiga," kata Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri di Pekanbaru, Kamis.
Edi mengatakan, anggaran yang dikucurkan untuk membangun aset ini dulunya bernilai fantastis.
Menurut dia, terbengkalainya aset ini disebabkan karena perencanaan kurang matang dan penganggaran yang tidak berkelanjutan.
"Yang penting saat ini bagaimana aset itu selamat dulu. Jangan kita bicara untung rugi dulu. Nantinya setelah berfungsi dengan baik baru kita kaji dengan pihak yang mengelolanya," paparnya.
Pemprov Riau diminta untuk menjajaki kerja sama dengan rekanan kompeten. Dikaji secara teknis bagaimana agar aset tersebut dapat berfungsi dengan baik.
"Pihak swasta dipilih yang kompeten. Usaha mikro saja bisa berkembang. Apalagi ini, lahannya ada, aset ada. Bagaimana agar berfungsi saja dulu yang harus kita kaji," kata dia.
Komisi III DPRD Riau akan melakukan sidak untuk melihat kondisi real aset di lapangan. Kemudian, pihaknya akan memanggil badan pengelola aset guna membahas kajian teknis tentang inventarisir seluruh aset daerah.
Baca juga: BPN menyerahkan 353 sertifikat aset milik pemerintah daerah se-Riau Baca juga: KPK dorong Pemprov dan Kejati Riau selesaikan aset bermasalah
